(Share) INGIN TAHU TUGAS FUNGSI DAN PERAN KOMITE SEKOLAH BACA PERMENDIKBUD NO 75 TAHUN 2016

PERMENDIKBUD NOMOR 75 TAHUN 2016 

PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA (PERMENDIBUD) NOMOR 75 TAHUN 2016 TENTANG KOMITE SEKOLAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

a. bahwa untuk meningkatkan mutu layanan pendidikan, perlu dilakukan revitalisasi peran komite sekolah menurut prinsip gotong royong;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu tetapkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Komite Sekolah;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 ihwal Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 perihal Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2015 wacana Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ihwal Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 ihwal Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 ihwal Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 wacana Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 wacana Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN TENTANG KOMITE SEKOLAH.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Sekolah ialah satuan pendidikan formal yang terdiri dari Taman Kanak-kanak (TK)/Taman Kanak-kanak Luar Biasa (TKLB), Sekolah Dasar (SD)/Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB), Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa (SMPLB), Sekolah Menengah Atas (SMA)/Sekolah Menengah Atas Luar Biasa (SMALB), Sekolah Menengah Kejuruan/ Sekolah Menengah Kejuruan Luar Biasa (SMKLB), dan Sekolah Luar Biasa (SLB).

 2. Komite Sekolah adalah lembaga mandiri yang beranggotakan orangtua/wali akseptor didik, komunitas sekolah, serta tokoh masyarakat yang peduli pendidikan.

3. Bantuan Pendidikan, yang selanjutnya disebut dengan Bantuan adalah pemberian berupa uang/barang/jasa oleh pemangku kepentingan satuan pendidikan di luar peserta didik atau orangtua/walinya, dengan syarat yang disepakati para pihak.

 4. Pungutan Pendidikan, yang selanjutnya disebut dengan Pungutan adalah penarikan uang oleh Sekolah kepada peserta didik, orangtua/walinya yang bersifat wajib, mengikat, serta jumlah dan jangka waktu pemungutannya ditentukan.

5. Sumbangan Pendidikan, yang selanjutnya disebut dengan Sumbangan adalah pemberian berupa uang/barang/jasa oleh akseptor didik, orangtua/walinya baik perseorangan maupun tolong-menolong, masyarakat atau lembaga secara sukarela, dan tidak mengikat satuan pendidikan.

6. Kementerian adalah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

7. Menteri adalah Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. 



Pasal 2 Permendikbud No 75 Tahun 2016 Tentang Komite Sekolah
(1) Komite Sekolah berkedudukan di setiap Sekolah. 
(2) Komite Sekolah berfungsi dalam peningkatan mutu pelayanan pendidikan. 
(3) Komite Sekolah menjalankan fungsinya secara gotong royong, demokratis, mampu berdiri diatas kaki sendiri, profesional, dan akuntabel.

Pasal 3 Permendikbud Nomor 75 Tahun 2016 Tentang Komite Sekolah

(1) Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Komite Sekolah bertugas untuk:

a. menyampaikan pertimbangan dalam penentuan dan pelaksanaan kebijakan pendidikan terkait:

1) kebijakan dan acara Sekolah;

2) Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah/Rencana Kerja dan Anggaran Sekolah (RAPBS/RKAS);

3) kriteria kinerja Sekolah;

4) kriteria fasilitas pendidikan di Sekolah; dan

5) kriteria kerjasama Sekolah dengan pihak lain.

b. menggalang dana dan sumber daya pendidikan lainnya dari masyarakat baik perorangan/organisasi/dunia perjuangan/dunia industri maupun pemangku kepentingan lainnya melalui upaya kreatif dan inovatif;

c. mengawasi pelayanan pendidikan di Sekolah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

d. menindaklanjuti keluhan, saran, kritik, dan aspirasi dari penerima didik, orangtua/wali, dan masyarakat serta hasil pengamatan Komite Sekolah atas kinerja Sekolah.

(2) Upaya kreatif dan inovatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) karakter b harus memenuhi kelayakan, susila, kesantunan, dan ketentuan peraturan perundangundangan.

Pasal 4 Permendikbud No. 75 Tahun 2016 Tentang Komite Sekolah

(1) Anggota Komite Sekolah terdiri atas unsur:

a. orang renta/wali dari siswa yang masih aktif pada Sekolah yang bersangkutan paling banyak 50% (lima puluh persen);

b. tokoh masyarakat paling banyak 30% (tiga puluh persen), antara lain:

1) memiliki pekerjaan dan sikap hidup yang mampu menjadi panutan bagi masyarakat setempat; dan/atau

2) anggota/pengurus organisasi atau kelompok masyarakat peduli pendidikan, tidak termasuk anggota/pengurus organisasi profesi pendidik dan pengurus partai politik.

c. pakar pendidikan paling banyak 30% (tiga puluh persen), antara lain:

1) pensiunan tenaga pendidik; dan/atau

2) orang yang mempunyai pengalaman di bidang pendidikan. d. Persentase sebagaimana dimaksud dalam aksara a, karakter b, dan abjad c menjadi batas maksimal hingga dengan jumlah anggota memenuhi 100% (seratus persen) yang disesuaikan dengan kondisi kawasan masing-masing.

(2) Anggota Komite Sekolah berjumlah paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 15 (lima belas) orang.

(3) Anggota Komite Sekolah tidak mampu berasal dari unsur:

a. pendidik dan tenaga kependidikan dari Sekolah yang bersangkutan;

b. penyelenggara Sekolah yang bersangkutan;

c. pemerintah desa;

d. lembaga koordinasi pimpinan kecamatan;

 e. lembaga koordinasi pimpinan tempat;

f. anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; dan/atau g. pejabat pemerintah/pemerintah kawasan yang membidangi pendidikan.

Pasal 5 Permendikbud No. 75 Tahun 2016 Tentang Komite Sekolah

Bupati/walikota, camat, lurah/kepala desa merupakan pembina seluruh Komite Sekolah sesuai dengan wilayah kerjanya.

Pasal 6

(1) Anggota Komite Sekolah dipilih secara akuntabel dan demokratis melalui rapat orangtua/wali siswa.

(2) Susunan kepengurusan Komite Sekolah terdiri atas ketua, sekretaris, dan bendahara yang dipilih dari dan oleh anggota secara musyawarah mufakat dan/atau melalui pemungutan bunyi.

(3) Pengurus Komite Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh kepala Sekolah.

(4) Ketua Komite Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diutamakan berasal dari unsur orangtua/wali siswa aktif.

 (5) Sekolah yang memiliki siswa kurang dari 200 (dua ratus) orang mampu membentuk Komite Sekolah gabungan dengan Sekolah lain yang sejenis.

(6) Pembentukan Komite Sekolah gabungan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) difasilitasi oleh dinas pendidikan sesuai kewenangannya.

(7) Pengurus Komite Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak boleh merangkap menjadi pengurus pada Komite Sekolah lainnya.

Pasal 7 Permendikbud No 75 Tahun 2016 Tentang Komite Sekolah

(1) Anggota Komite Sekolah ditetapkan oleh kepala Sekolah yang bersangkutan.

(2) Penetapan Komite Sekolah gabungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6) ditetapkan oleh kepala Sekolah yang mempunyai jumlah peserta didik paling banyak.

(3) Komite Sekolah yang telah ditetapkan oleh kepala Sekolah harus menyusun anggaran dasar dan anggaran rumah tangga (AD dan ART).

(4) AD dan ART sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit memuat hal sebagai berikut:

a. nama dan tempat kedudukan;

b. dasar, tujuan dan acara;

c. keanggotaan dan kepengurusan;

d. hak dan kewajiban anggota dan pengurus;

e. keuangan;

f. prosedur kerja dan rapat-rapat;

g. perubahan AD dan ART; dan

h. pembubaran organisasi.

Pasal 8 Permendikbud No. 75 Tahun 2016 Tentang Komite Sekolah

(1) Masa jabatan keanggotaan Komite Sekolah paling usang 3 (tiga) tahun dan mampu dipilih kembali untuk 1 (satu) kali kurun jabatan.

(2) Keanggotaan Komite Sekolah berakhir apabila:

a. mengundurkan diri;

b. meninggal dunia;

c. tidak mampu melaksanakan peran lantaran berhalangan tetap; atau

d. dijatuhi pidana karena melakukan tindak pidana kejahatan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Pasal 9 Permendikbud No. 75 Tahun 2016 Tentang Komite Sekolah

(1) Komite Sekolah melaksanakan fungsi dan tugas melalui koordinasi dan konsultasi dengan dewan pendidikan provinsi/dewan pendidikan kabupaten/kota, dinas pendidikan provinsi/kabupaten/kota, dan pemangku kepentingan lainnya.

(2) Komite Sekolah dalam melaksanakan fungsi dan tugas berkoordinasi dengan Sekolah yang bersangkutan.

Pasal 10 Permendikbud No. 75 Tahun 2016 Tentang Komite Sekolah

(1) Komite Sekolah melakukan penggalangan dana dan sumber daya pendidikan lainnya untuk melaksanakan fungsinya dalam memberikan tunjangan tenaga, sarana dan prasarana, serta pengawasan pendidikan.

(2) Penggalangan dana dan sumber daya pendidikan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk bantuan dan/atau sumbangan, bukan pungutan.

(3) Komite Sekolah harus membuat ajuan yang diketahui oleh Sekolah sebelum melaksanakan penggalangan dana dan sumber daya pendidikan lainnya dari masyarakat.

(4) Hasil penggalangan dana dibukukan pada rekening bersama antara Komite Sekolah dan Sekolah.

(5) Hasil penggalangan dana dapat digunakan antara lain:

a. menutupi kekurangan biaya satuan pendidikan;

b. pembiayaan program/kegiatan terkait peningkatan mutu Sekolah yang tidak dianggarkan;

c. pengembangan sarana prasarana; dan

d. pembiayaan aktivitas operasional Komite Sekolah dilakukan secara masuk akal dan harus dipertanggungjawabkan secara transparan.

(6) Penggunaan hasil penggalangan dana oleh Sekolah harus:

a. menerima persetujuan dari Komite Sekolah;

b. dipertanggungjawabkan secara transparan; dan

c. dilaporkan kepada Komite Sekolah.

Pasal 11 Permendikbud Nomor 75 Tahun 2016 Tentang Komite Sekolah

(1) Penggalangan dana dan sumber daya pendidikan lainnya dalam bentuk donasi dan/atau sumbangan tidak boleh bersumber dari:

a. perusahaan rokok dan/atau lembaga yang menggunakan merek dagang, logo, semboyan dan/atau warna yang mampu diasosiasikan sebagai ciri khas perusahan rokok;

b. perusahaan minuman beralkohol dan/atau lembaga yang menggunakan merek dagang, logo, semboyan, dan/atau warna yang mampu diasosiasikan sebagai ciri khas perusahan minuman beralkohol; dan/atau

c. partai politik.

(2) Pembiayaan operasional Komite Sekolah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (5) karakter d, dipakai untuk:

a. kebutuhan administrasi/alat tulis kantor;

b. konsumsi rapat pengurus;

c. transportasi dalam rangka melaksanakan peran; dan/atau

d. kegiatan lain yang disepakati oleh Komite Sekolah dan Satuan Pendidikan

Pasal 12 Permendikbud No. 75 Tahun 2016 Tentang Komite Sekolah

Komite Sekolah, baik perseorangan maupun kolektif dihentikan:

a. menjual buku pelajaran, bahan didik, perlengkapan bahan ajar, pakaian seragam, atau materi pakaian seragam di Sekolah;

b. melakukan pungutan dari akseptor didik atau orang tua/walinya;

c. mencederai integritas penilaian hasil belajar penerima didik secara eksklusif atau tidak pribadi;

d. mencederai integritas seleksi penerimaan akseptor didik baru secara langsung atau tidak langsung;

e. melaksanakan aktivitas lain yang mencederai integritas Sekolah secara eksklusif atau tidak langsung;

f. mengambil atau menyiasati laba ekonomi dari pelaksanaan kedudukan, peran dan fungsi komite Sekolah;

g. memanfaatkan aset Sekolah untuk kepentingan pribadi/kelompok;

h. melakukan acara politik simpel di Sekolah; dan/atau

i. mengambil keputusan atau tindakan melebihi kedudukan, tugas, dan fungsi Komite Sekolah.

Pasal 13 Permendikbud Nomor 75 Tahun 2016 Tentang Komite Sekolah

(1) Komite Sekolah wajib menyampaikan laporan kepada orangtua/wali penerima didik, masyarakat, dan kepala Sekolah melalui pertemuan berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) semester.

(2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari: a. laporan kegiatan Komite Sekolah; dan b. laporan hasil perolehan penggalangan dana dan sumber daya pendidikan lainnya dari masyarakat.

Pasal 14

Komite Sekolah yang telah ada sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini, tetap diakui dan dalam jangka waktu paling usang 1 (satu) tahun harus menyesuaikan dengan Peraturan Menteri ini.

Pasal 15

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 044/U/2002 wacana Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 16

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Download Permendikbud Nomor 75 Tahun 2016 Tentang Komite Sekolah (Klik Disini)

Demikian berita wacana Permendikbud Nomor 75 Tahun 2016 

=====================================================

Share this post